Abuse of power atau penyalahgunaan wewenang adalah ketika seorang pejabat memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk tujuan tertentu, baik demi keuntungan pribadi, orang lain, maupun korporasi. Ketika tindakan ini berujung pada kerugian finansial atau ekonomi negara, maka hal tersebut jelas tergolong sebagai korupsi.
Ada sebuah adagium klasik yang mengatakan, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Kekuasaan yang tidak terkendali adalah lahan subur bagi berbagai penyimpangan. Semakin besar kuasa seseorang, semakin besar pula peluangnya untuk tergoda melakukan korupsi.
Pada dasarnya, wewenang diberikan sebagai alat untuk menjalankan tugas. Namun, sering kali wewenang ini dipandang sebagai hak pribadi—sesuatu yang bisa digunakan sesuka hati. Ketika pejabat merasa memiliki kebebasan penuh atas kewenangan mereka, celah untuk penyalahgunaan menjadi semakin terbuka. Dan seperti yang sering kita lihat, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula kekuasaannya, serta risiko penyalahgunaan yang menyertainya.
Ironisnya, ketika langkah hukum diambil terhadap individu-individu yang menyalahgunakan wewenang, sering kali dianggap sebagai hal yang “tidak wajar.” Ini adalah kesesatan publik yang perlahan-lahan menghancurkan sistem organisasi. Dalam masyarakat yang miskin, buta hukum, dan buta administrasi, korupsi terjadi begitu saja, seperti angin yang berlalu tanpa hambatan.
Pemerintahan yang Baik: Sinergi Moral Pejabat
Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Sinergi ini harus dilandasi prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan demokrasi. Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, memegang peranan penting sebagai alat pemerintahan untuk mewujudkan tujuan nasional.
Namun, pemerintahan yang bersih hanya mungkin tercapai jika para pemegang kekuasaan memiliki disiplin, etika, dan moral yang kuat. Kebijakan yang dibuat semestinya berorientasi pada kepentingan umum, bukan terjebak dalam nuansa kepentingan pribadi atau kelompok. Jika yang terjadi sebaliknya, ini adalah bentuk abuse of power yang sering kali menjadi pintu masuk bagi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Dimensi Kompleks Penyalahgunaan Wewenang
Penyalahgunaan wewenang sering kali disalahpahami sebagai kesalahan administratif semata. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta mengakibatkan kerugian finansial bagi negara, maka ini adalah tindak pidana.
Akar permasalahan korupsi sering kali terkait dengan faktor yang multidimensi. Mulai dari lemahnya moral, pola hidup konsumtif, tekanan ekonomi, hingga budaya politik yang korup. Tidak hanya itu, kelemahan dalam sistem birokrasi, pengawasan, dan administrasi juga turut memperparah masalah ini.
Jabatan dan Kesempatan: Kombinasi Berbahaya
Dalam birokrasi, korupsi sering kali lahir dari kombinasi jabatan dan kesempatan. Ketika seseorang memiliki kekuasaan dan celah untuk menyalahgunakannya, peluang korupsi menjadi sangat besar. Karena itu, penyalahgunaan wewenang adalah elemen inti dari tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal penting dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada kerugian ekonomi atau keuangan negara adalah tindak pidana. Bahkan jika penyalahgunaan itu terlihat sebagai kebijakan administratif, selama dampaknya merugikan negara, maka tindakan tersebut tetap melanggar hukum.
Penyalahgunaan Wewenang: Kejahatan yang Mencederai Kepercayaan
Pada dasarnya, penyalahgunaan wewenang adalah tindakan tercela. Ini mencerminkan seseorang yang menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Sebaliknya, ia memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memperkaya diri sendiri atau pihak tertentu, dengan mengorbankan kepentingan publik.
Mengatasi masalah ini membutuhkan penguatan integritas dalam tubuh ASN, pengawasan yang lebih ketat, serta sanksi hukum yang tegas. Sebab, ketika seorang aparatur negara menyalahgunakan wewenangnya, ia bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Menuju Pemerintahan yang Bersih
Kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang terletak pada pengawasan dan transparansi. Namun yang tak kalah penting, adalah membangun budaya kerja yang berlandaskan moral dan etika. Karena pada akhirnya, kekuasaan yang besar bukanlah masalah, selama ia diiringi dengan tanggung jawab yang lebih besar pula.
Catatan Arnendo 