UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026: Kontrak Maksimal 4 Tahun, Salah Pakai PKWT Bisa Jadikan Pekerja Karyawan Tetap

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membatasi PKWT maksimal 4 tahun dan menetapkan bahwa kontrak yang dipakai untuk pekerjaan tetap, tidak tertulis, atau menyimpang dari ketentuan demi hukum berubah menjadi PKWTT.

Ilustrasi pekerja menandatangani perjanjian kerja di meja HRD
KETENAGAKERJAAN · REGULASI

UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026: Kontrak Maksimal 4 Tahun, Salah Pakai PKWT Bisa Jadikan Pekerja Karyawan Tetap

Aturan baru memperketat penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu. Perusahaan yang melanggar ketentuan PKWT berisiko melihat pekerja kontraknya berubah status menjadi pekerja tetap demi hukum.

Ilustrasi pekerja menandatangani perjanjian kerja di meja HRD
Penandatanganan perjanjian kerja waktu tertentu. Ilustrasi (gambar AI).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026. Salah satu bagian yang paling banyak disorot adalah pengaturan ulang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), atau yang sehari-hari dikenal sebagai sistem kontrak. Intinya, ruang perusahaan untuk mempekerjakan pekerja kontrak secara longgar kini makin sempit.

Undang-undang ini juga menjadi tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menguji klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. Selain PKWT, UU baru turut mengatur ulang waktu istirahat, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan pesangon.

MASA KONTRAK DIPANGKAS MENJADI 4 TAHUN

Pasal 82 ayat (2) menetapkan jangka waktu PKWT paling lama dua tahun. Kontrak dapat diperpanjang paling banyak dua kali, masing-masing paling lama satu tahun. Dengan demikian, total masa kontrak tidak boleh lebih dari empat tahun. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 membolehkan PKWT berdasarkan jangka waktu hingga lima tahun.

2 tahun
kontrak awal maksimal
2 × 1 tahun
perpanjangan maksimal
4 tahun
total maksimal (dulu 5 tahun)
7 hari
pemberitahuan tertulis sebelum kontrak habis

Jika perusahaan ingin memperpanjang kontrak, rencana itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir. Namun perlu dipahami, berakhirnya masa kontrak tidak otomatis menjadikan pekerja berstatus tetap. Perubahan status baru terjadi apabila ada pelanggaran yang menimbulkan akibat hukum.

PEKERJAAN YANG BOLEH DIKONTRAK

Ilustrasi pekerja berseragam di lini produksi pabrik
Pekerjaan inti yang berlangsung terus-menerus tidak boleh memakai PKWT. Ilustrasi (gambar AI).

Pasal 87 membatasi PKWT hanya untuk pekerjaan tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan rampung dalam waktu relatif singkat paling lama dua tahun, pekerjaan musiman, pekerjaan terkait produk atau kegiatan baru yang masih dalam tahap percobaan, serta pekerjaan yang menurut sifatnya tidak tetap. PKWT tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

TIGA PELANGGARAN YANG MENGUBAH STATUS

Pertama, PKWT dipakai untuk pekerjaan tetap. Pasal 87 ayat (5) menegaskan bahwa jika kontrak digunakan untuk pekerjaan yang semestinya diisi pekerja tetap, hubungan kerjanya berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Yang dinilai adalah pekerjaan yang sungguh-sungguh dijalankan, bukan judul di atas kertas kontrak.

Kedua, kontrak tidak dibuat tertulis. Berdasarkan Pasal 83 dan 85, PKWT wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin. Bila syarat ini tidak dipenuhi, hubungan kerja demi hukum menjadi PKWTT. Kesepakatan lisan tidak bisa dijadikan dalih untuk mempertahankan status kontrak.

Ketiga, jenis pekerjaan atau masa kontrak menyimpang dari ketentuan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa pekerja yang dipekerjakan tidak sesuai ketentuan PKWT, baik dari sisi jenis pekerjaan maupun jangka waktunya, dapat memperoleh status PKWTT. Menurutnya, aturan ini menjadi peringatan agar perusahaan tidak sembarangan menggunakan kontrak kerja.

Status hubungan kerja ditentukan oleh pekerjaan yang benar-benar dilakukan, bukan oleh nama yang tertulis di kontrak.

LANGKAH PRAKTIS BAGI PEKERJA KONTRAK

Pekerja kontrak sebaiknya menyimpan salinan setiap perjanjian kerja beserta perpanjangannya, mencatat tanggal mulai dan berakhirnya kontrak, serta mendokumentasikan tugas yang benar-benar dikerjakan sehari-hari. Bukti seperti slip gaji, surat tugas, dan absensi dapat menjadi pegangan penting bila suatu saat status hubungan kerja dipersoalkan. Jika tidak pernah menerima kontrak tertulis, pekerja berhak menanyakannya kepada perusahaan, karena ketiadaan kontrak tertulis justru berakibat hukum bagi pemberi kerja.

PERAN SERIKAT DAN JALUR PENYELESAIAN

Ilustrasi sosialisasi aturan ketenagakerjaan oleh serikat pekerja
Sosialisasi aturan baru oleh serikat pekerja. Ilustrasi (gambar AI).

Serikat pekerja dinilai punya peran penting untuk menyosialisasikan aturan baru ini, mendampingi anggota, dan mengawasi praktik PKWT di tempat kerja. Pekerja yang menduga kontraknya melanggar ketentuan dapat menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mulai dari perundingan bipartit, mediasi di dinas ketenagakerjaan, hingga Pengadilan Hubungan Industrial.

Ilustrasi mediasi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan
Mediasi menjadi salah satu tahap penyelesaian perselisihan. Ilustrasi (gambar AI).

YANG PERLU DILAKUKAN PERUSAHAAN

Bagi pemberi kerja, momen ini tepat untuk meninjau ulang seluruh kontrak yang berjalan. Pastikan setiap PKWT dibuat tertulis, sesuai jenis pekerjaannya, dan tidak melampaui batas empat tahun. Posisi yang selama ini diisi pekerja kontrak tetapi sebenarnya bersifat tetap sebaiknya segera dialihkan menjadi PKWTT sebelum menimbulkan sengketa. Kepatuhan sejak awal jauh lebih murah dibanding menghadapi perselisihan di kemudian hari.

Sumber: diolah dari FSP KEP SPSI, “UU Ketenagakerjaan Terbaru: Pekerja Kontrak Bisa Jadi Karyawan Tetap Jika Perusahaan Langgar Ketentuan PKWT” (17 November 2026); kumparan; UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (JDIH Kemnaker). Gambar: seluruh ilustrasi dibuat dengan AI dan bebas digunakan. Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum.

Tinggalkan Balasan