OSS (Online Single Submission) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi milik pemerintah. Dalam sistem berbasis risiko, setiap kegiatan usaha (berdasarkan KBLI) digolongkan menurut tingkat risikonya. Semakin tinggi risikonya, semakin banyak persyaratan dan persetujuan yang harus dipenuhi, mulai dari NIB saja hingga sertifikat standar dan izin yang memerlukan verifikasi instansi.

Tergantung tingkat risiko kegiatan usaha. Untuk sebagian usaha berisiko rendah NIB sudah cukup, tetapi banyak kegiatan (industri, pertambangan, perkebunan, migas, pelabuhan) masih memerlukan persetujuan lingkungan, kesesuaian tata ruang, persetujuan bangunan, serta izin atau sertifikat sektoral sebelum boleh beroperasi.

Umumnya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR/PKKPR) diurus paling awal, karena lokasi harus sesuai rencana tata ruang sebelum dokumen lingkungan, persetujuan bangunan, dan izin lainnya dapat diproses. Untuk kegiatan di wilayah laut, padanannya adalah KKPR Laut.

Bisa. Kami dapat membantu pemetaan kebutuhan izin sejak tahap rencana, termasuk pemilihan KBLI yang tepat, karena kesalahan KBLI di awal sering menyebabkan izin harus diulang.

Ketiganya adalah dokumen lingkungan yang wajib disesuaikan dengan skala dan dampak kegiatan. AMDAL untuk kegiatan berdampak penting dan prosesnya paling panjang. UKL-UPL untuk kegiatan yang dampaknya tidak penting namun tetap perlu dikelola dan dipantau. SPPL untuk usaha skala kecil berupa pernyataan kesanggupan mengelola lingkungan. Jenis dokumen ditentukan oleh jenis dan skala kegiatan, bukan pilihan pelaku usaha.

Bisa, tetapi harus melalui mekanisme kehutanan terlebih dahulu, misalnya pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dan infrastruktur. Langkah pertama yang kami lakukan adalah memeriksa status kawasan dari koordinat lokasi Anda.

HGU (Hak Guna Usaha) diberikan atas tanah negara untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan. HGB (Hak Guna Bangunan) diberikan untuk mendirikan dan memiliki bangunan, misalnya pabrik, gudang, atau kawasan industri.

Untuk banyak izin berbasis lahan, ya. Data koordinat, topografi, batimetri, atau kondisi lapangan dibutuhkan sebagai bahan teknis dokumen. Kami dapat mengoordinasikan survei sehingga datanya langsung sesuai format yang diminta instansi.

Biaya terdiri dari jasa konsultan, biaya resmi yang dibayarkan ke negara atau daerah (jika ada), serta biaya teknis seperti survei, uji laboratorium, atau kajian pendukung. Besarnya bergantung pada jenis izin, skala kegiatan, dan lokasi. Kami memberikan penawaran tertulis dengan rincian lingkup pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.

Durasi sangat bervariasi: dari hitungan hari untuk NIB hingga berbulan-bulan untuk AMDAL, pelepasan kawasan hutan, atau HGU. Faktor penentunya adalah kelengkapan data dari klien, kebutuhan survei, jadwal rapat atau sidang di instansi, dan antrean verifikasi. Estimasi tahapan dan waktu kami sampaikan di awal sebagai bagian dari peta jalan izin.

Penerbitan izin adalah kewenangan instansi pemerintah, sehingga tidak ada konsultan yang dapat menjamin hasilnya secara mutlak. Yang kami pastikan adalah kelengkapan dan kebenaran dokumen, pendampingan hingga tahap akhir, serta penanganan perbaikan sesuai lingkup yang disepakati. Jika dari hasil screening awal lokasi atau kegiatan Anda berisiko tinggi ditolak, kami sampaikan sejak awal.

Secara umum: akta pendirian dan SK badan usaha, NIB (jika sudah ada), identitas direksi, NPWP badan usaha, koordinat atau peta lokasi, bukti penguasaan lahan, serta gambaran rencana kegiatan dan kapasitas. Daftar lengkap disesuaikan dengan jenis izin dan kami kirimkan setelah konsultasi awal.

Ya. Kami melayani klien di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sebagian besar proses dapat dilakukan secara daring, dengan kunjungan lapangan atau ke instansi sesuai kebutuhan.

Bisa. Konsultasi awal dapat membantu Anda mengetahui izin yang dibutuhkan, urutannya, dan potensi kendalanya sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Dokumen klien hanya digunakan untuk keperluan pengurusan izin yang disepakati dan hanya disampaikan kepada instansi terkait. Bila diperlukan, kami bersedia menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDA) sebelum Anda membagikan dokumen. Lihat juga Kebijakan Privasi.