Kota yang Turun Sesenti demi Sesenti: Jakarta, Air Tanah, dan Pelajaran bagi Kota Lain

Tidak ada sirene, tidak ada gempa. Ibu kota turun pelan-pelan, beberapa sentimeter setiap tahun, sementara laut naik menyambutnya. Kisah ini bukan hanya tentang Jakarta.

Oleh Arnendo Juliantono · 8 menit baca

Ada cara sederhana untuk membayangkan masalah ini. Ambil penggaris tiga puluh senti, lalu bayangkan tanah tempat Anda berdiri turun sepanjang penggaris itu dalam satu dekade. Di sejumlah titik pesisir utara Jakarta, gambaran tersebut bukan perumpamaan. Ia sudah terjadi, dan masih terjadi.

Awal tahun ini, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan hasil pengolahan citra satelit. Di beberapa wilayah Jakarta, penurunan muka tanah melampaui sepuluh sentimeter per tahun. Angka rata-ratanya jauh lebih kecil. Pemantauan geodetik Dinas Sumber Daya Air DKI pada 255 titik GPS tahun 2023 mencatat laju rata-rata sekitar empat sentimeter per tahun. Namun kota tidak tenggelam secara rata-rata. Ia tenggelam di titik-titik terlemahnya lebih dulu.

Mangkuk yang Kian Dalam

Para ahli menyebut kondisinya seperti mangkuk. Tanah aluvial muda yang lunak di bawah Jakarta memang cenderung memadat secara alami. Proses itu dipercepat oleh dua hal yang dibuat manusia: beban bangunan yang terus bertambah dan air tanah yang terus disedot. Ketika air dipompa keluar dari lapisan akuifer lebih cepat daripada yang mampu diisi ulang, pori-pori di dalam tanah kehilangan penyangganya. Tanah pun memampat, dan permukaan di atasnya ikut turun.

Masalah ini bukan barang baru. Kajian geodetik yang merangkum pengukuran sejak awal 1980-an hingga pertengahan 2010-an sudah mencatat laju tiga hingga sepuluh sentimeter per tahun. Yang berubah adalah taruhannya. Kawasan seperti Muara Baru dilaporkan sudah berada sekitar satu meter di bawah permukaan laut, dan hanya bertahan kering karena tanggul.

Penurunan tanah adalah bencana yang tidak pernah masuk berita utama, karena ia tidak pernah terjadi dalam satu hari.

Tekanan Ganda di Pantura

Mei lalu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memaparkan gambaran yang lebih luas. Sepanjang pesisir utara Jawa, penurunan muka tanah terjadi dengan laju satu hingga dua puluh sentimeter per tahun, dengan kondisi terparah di Jakarta dan Semarang. Demak bahkan disebut turun hingga dua puluh sentimeter setahun. Pada saat yang sama, permukaan laut naik sekitar 0,8 hingga 1,2 sentimeter per tahun akibat pemanasan global.

Pemerintah menyebutnya tekanan ganda: tanah turun, laut naik. Jawaban yang paling sering dibicarakan adalah tanggul raksasa. Tetapi tanggul, setinggi apa pun, hanya membeli waktu. Ia tidak menghentikan tanah di belakangnya untuk terus turun.

Jakarta Mulai Menutup Keran

Karena itu, cerita yang paling menarik justru bukan tentang beton, melainkan tentang pipa. Sejak 1 Agustus 2023, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah resmi diberlakukan. Gedung dengan luas di atas 5.000 meter persegi dan lebih dari delapan lantai di sembilan kawasan dan dua belas ruas jalan, mulai dari Kawasan Industri Pulo Gadung hingga Mega Kuningan, dilarang mengambil air tanah kecuali untuk dewatering.

Larangan semacam itu hanya masuk akal bila ada penggantinya. Cakupan air perpipaan PAM Jaya yang pada awal 2024 masih di kisaran 66 persen, tahun ini ditargetkan mencapai sekitar 82 persen. Sebagian besar air olahannya didatangkan dari luar Jakarta. Pemprov DKI kini sedang menyusun perluasan zona bebas air tanah, dan PAM Jaya terang-terangan meminta wilayahnya diperlebar.

Logikanya sederhana. Setiap rumah, hotel, dan pabrik yang beralih dari sumur bor ke pipa adalah satu titik sedotan yang berhenti menarik tanah ke bawah. Kebijakan ini tidak akan mengembalikan tanah yang sudah turun. Tetapi ia bisa memperlambat laju penurunan berikutnya, dan dalam urusan seperti ini, memperlambat sudah merupakan kemenangan.

Pelajaran untuk Kota-Kota Berikutnya

Jakarta sering dibicarakan sebagai kasus luar biasa. Padahal polanya bisa terulang di mana saja: kota pesisir dengan tanah lunak, pertumbuhan industri yang cepat, dan jaringan air bersih yang tertinggal di belakang. Banyak kabupaten di Pantura dan pesisir timur Sumatra memenuhi ketiga syarat itu sekaligus.

Kabar baiknya, kerangka kebijakannya mulai tersedia. Aturan izin air tanah nasional yang diperbarui awal tahun ini menempatkan zona konservasi sebagai penentu: di zona kritis pengambilan dibatasi ketat, dan di zona rusak izin baru pada dasarnya tidak diberikan. Dengan kata lain, negara mulai menghitung air tanah sebagai tabungan bersama, bukan sumber gratis yang tak ada habisnya.

Bagi pelaku usaha, pesannya juga sederhana. Sebelum memilih lokasi pabrik, gudang, atau hotel, tanyakan bukan hanya “berapa harga tanahnya”, tetapi juga “dari mana airnya nanti”. Sumur bor memang tampak murah di awal. Tetapi di kota yang sedang turun, biaya sebenarnya baru dibayar belakangan, oleh semua orang.

Kota tidak tenggelam dalam semalam. Ia tenggelam karena ribuan keputusan kecil yang masing-masing terasa masuk akal. Kabar baiknya, cara menghentikannya pun sama: ribuan keputusan kecil, dimulai dari keran yang kita pilih untuk dibuka.

Sumber data: paparan BRIN tentang penurunan muka tanah Jakarta (Februari 2026); Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; paparan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Mei 2026); Pergub DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021; keterangan PAM Jaya dan Bappeda DKI (2026); Abidin dkk. (2015). Tulisan ini adalah catatan reflektif penulis.