Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Peta Wilayah Tambang, Apa Artinya?
Kementerian ESDM rupanya sudah memasukkan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan sejak Februari 2026. Status itu belum berarti tambang boleh beroperasi, tetapi tetap memicu pertanyaan tentang masa depan salah satu kawasan konservasi terpenting di Indonesia.
Kabar ini mencuat setelah detikFinance menelusuri lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan tersebut ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Selama berbulan-bulan, dokumen itu nyaris luput dari perhatian publik.
Dalam peta lampirannya, perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Kabupaten Pandeglang diberi warna krem. Warna ini menandakan kawasan tersebut berstatus Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Sementara itu, daratan TNUK diberi warna putih, artinya berada di luar wilayah pertambangan.
TIGA JENIS WILAYAH PERTAMBANGAN
Kepmen tersebut membagi wilayah pertambangan Banten ke dalam tiga kategori. Pertama, WUP, yang menjadi dasar bagi Menteri ESDM dan gubernur untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bagi mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral jenis tertentu, dan batuan. Kedua, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat. Ketiga, Wilayah Pencadangan Negara (WPN), yang dalam peta ditandai arsiran merah dan dapat diusahakan setelah statusnya diubah menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus.
Penetapan wilayah pertambangan umumnya disusun berdasarkan data dan informasi geologi yang mencakup daratan maupun lautan dalam satu provinsi. Itulah sebabnya perairan pun bisa ikut terpetakan sebagai WUP. Persoalannya, peta potensi geologi semestinya diselaraskan dengan peta kawasan lindung dan konservasi, agar tidak menimbulkan tafsir bahwa kawasan yang dilindungi justru dibuka untuk kegiatan ekstraktif. Kasus Ujung Kulon menunjukkan bahwa sinkronisasi semacam itu belum sepenuhnya terlihat di atas kertas.
BELUM BERARTI BOLEH DITAMBANG
Perlu dicatat, masuknya suatu kawasan ke dalam WUP tidak otomatis membuka pintu bagi alat berat. WUP hanyalah peta potensi. Agar sebuah perusahaan bisa menambang, pemerintah harus lebih dulu menetapkan WIUP, lalu memberikannya melalui lelang atau permohonan. Setelah itu masih ada deretan syarat lain, mulai dari persetujuan lingkungan, kesesuaian ruang laut, hingga izin operasi produksi. Karena itu, untuk konteks Ujung Kulon, kawasan tersebut saat ini belum dapat ditambang.
Di sisi lain, kawasan konservasi seperti taman nasional dilindungi undang-undang tersendiri. Aktivitas yang mengubah keutuhan zona inti dan zona rimba taman nasional pada prinsipnya dilarang. Di sinilah letak pertanyaan banyak pihak: mengapa perairan yang bersinggungan dengan kawasan seketat itu tetap dimasukkan ke peta wilayah usaha pertambangan?
WUP hanyalah peta potensi. Jalan dari peta menuju tambang masih panjang, dan di kawasan konservasi jalan itu semestinya tertutup.
BENTENG TERAKHIR BADAK JAWA
Ujung Kulon bukan kawasan biasa. Berdasarkan peta wilayah kerja Balai TNUK yang diterbitkan Ditjen KSDAE Kementerian Kehutanan pada 2025, luas pengelolaan taman nasional ini mencapai 105.694,46 hektare, terdiri atas sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan. Kawasan ini diakui UNESCO sebagai Situs Warisan Alam Dunia sejak awal 1990-an.
Ujung Kulon juga satu-satunya habitat alami badak jawa yang tersisa di dunia. Populasinya hanya puluhan ekor, sehingga setiap gangguan terhadap ekosistemnya, termasuk di perairan sekitarnya, berisiko besar bagi kelangsungan spesies ini.
Perairan Ujung Kulon menyimpan terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang menjadi tempat berkembang biak ikan. Aktivitas tambang di laut, seperti pengerukan pasir atau mineral, dapat memicu kekeruhan, sedimentasi, dan kerusakan karang yang dampaknya menjalar jauh dari titik galian.
PEMPROV BANTEN ANGKAT BICARA
Setelah kabar ini ramai, Pemerintah Provinsi Banten menegaskan tidak akan ada tambang emas di Taman Nasional Ujung Kulon, sebagaimana diberitakan detikNews. Pernyataan ini penting, sebab gubernur memiliki kewenangan dalam penetapan WIUP untuk sejumlah komoditas di wilayahnya.
Meski begitu, kejelasan tetap dibutuhkan dari pemerintah pusat. Publik berhak tahu komoditas apa yang dibidik di perairan tersebut dan apakah peta WUP akan direvisi agar tidak bersinggungan dengan kawasan konservasi. Bagi nelayan Pandeglang dan pelaku wisata bahari yang bergantung pada keasrian Ujung Kulon, kepastian itu menyangkut mata pencaharian mereka.
Ujung Kulon telah bertahan dari letusan Krakatau, perburuan, dan tekanan pembangunan selama lebih dari satu abad. Menjaganya tetap utuh bukan hanya urusan Banten, tetapi tanggung jawab Indonesia di mata dunia. Peta tambang boleh digambar ulang, sedangkan badak jawa yang punah tidak akan pernah kembali.
