Jasa Pengurusan PKKPR Laut (Tambak Udang, Urug Sedimentasi, Offshore) – 08117806881

Jasa pengurusan PKKPR Laut (KKPRL) untuk tambak udang, urug sedimentasi & reklamasi, offshore, pipa dan kabel bawah laut, dermaga, hingga budidaya laut. Melayani kabupaten pesisir seluruh Indonesia. WA 08117806881.

Konsultan Perizinan Ruang Laut · KKPRL

Jasa Pengurusan PKKPR Laut untuk Tambak Udang, Urug Sedimentasi & Offshore

Dari overlay rencana zonasi, penyusunan peta koordinat perairan, pengajuan di OSS, sampai Persetujuan KKPRL terbit dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Konsultasi via WhatsApp 0811-7806-881

Setiap kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang perairan — dari pipa intake tambak udang, dermaga, pengurugan dan reklamasi, hingga anjungan dan kabel bawah laut — wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Tanpa dokumen ini, perizinan berusaha tidak dapat diterbitkan dan kegiatan berisiko dihentikan oleh pengawas KKP.

Melalui layanan jasa pengurusan PKKPR Laut, kami mendampingi pelaku usaha dari tahap screening zonasi sampai PKKPRL terbit. Bila sebagian kegiatan Anda berada di darat, kami juga menangani PKKPR darat sekaligus, sehingga proyek pesisir terurus dalam satu paket.

Apa Itu PKKPR Laut (KKPRL)?

KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025, KKPR darat, KKPR laut, dan persetujuan kawasan hutan termasuk dalam persyaratan dasar perizinan berusaha, bersama Persetujuan Lingkungan serta PBG/SLF. Permohonannya diajukan melalui OSS dan dinilai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk memahami latar kebijakannya, baca juga artikel manfaat penataan ruang laut di Indonesia.

KKPR Darat

📍 Dinilai terhadap RTRW / RDTR

🏛️ Penilai: Pemda / ATR-BPN

🧾 Memperhatikan Pertek Pertanahan

KKPR Laut

🌊 Dinilai terhadap rencana tata ruang laut / zonasi

🏛️ Penilai: Kementerian Kelautan dan Perikanan

🧾 PNBP dihitung dari luas ruang perairan

Kegiatan yang Wajib PKKPR Laut

🦐

Tambak Udang

Pipa intake & outfall, saluran pasok air laut.

🏗️

Urug & Reklamasi

Pengurugan pesisir dan pemanfaatan hasil sedimentasi untuk pembangunan.

🛢️

Offshore Migas

Anjungan, FSO, sumur lepas pantai.

🔌

Pipa & Kabel Bawah Laut

Pipa gas/minyak, kabel listrik & telekomunikasi.

⚓

Dermaga, TUKS & Tersus

Jetty, kolam labuh, alur pelayaran khusus.

🐟

Budidaya Laut

KJA, rumput laut, kerang mutiara.

☀️

Energi Laut

PLTS terapung, intake/outfall pembangkit.

🏝️

Wisata Bahari

Resort apung, cottage di atas air, marina.

Foto udara tambak udang vaname di pesisir dengan kincir aerator dan saluran intake air laut
Saluran intake dan outfall tambak udang yang menjorok ke laut memerlukan PKKPR Laut.

PKKPR Laut untuk Tambak Udang

Kolam tambak berada di darat dan memerlukan PKKPR darat, namun pipa intake, pipa outfall, dan saluran pasok air laut berada di perairan sehingga memerlukan PKKPRL. Banyak tambak tersendat izinnya karena dua dokumen ini tidak diurus bersamaan. Di sejumlah daerah, pemerintah kini menertibkan tambak yang perizinan dan dokumen lingkungannya belum lengkap — karena itu legalitas ruang menjadi pondasi utama, dilanjutkan dokumen AMDAL/UKL-UPL dan pengelolaan IPAL tambak.

PKKPR Laut untuk Urug Sedimentasi & Reklamasi

Proyek pengurugan pesisir, reklamasi kawasan industri atau pelabuhan, serta pengerukan alur membutuhkan PKKPRL atas area pengambilan dan area penempatan material. Setelah daratan hasil reklamasi terbentuk, hak atas tanahnya dapat dilanjutkan melalui pengurusan HGB.

ℹ️

Catatan regulasi sedimentasi: Mahkamah Agung melalui Putusan No. 5 P/HUM/2025 membatalkan Pasal 10 ayat (2)–(4) PP 26/2023 yang mengatur penjualan hasil sedimentasi berupa pasir laut. Karena itu, setiap rencana pemanfaatan sedimen perlu dikaji ulang dari sisi tujuan dan skemanya sebelum permohonan diajukan. Kami membantu menelaah posisi hukum proyek Anda sejak awal.

Kapal keruk menyemprotkan material sedimen untuk pengurugan lahan reklamasi pesisir
Pengurugan, reklamasi, dan pengerukan alur memerlukan kajian ruang laut dan persetujuan yang tepat.

PKKPR Laut untuk Kegiatan Offshore

Anjungan migas, FSO, pipa penyalur, kabel listrik antarpulau, dan kabel telekomunikasi bawah laut membutuhkan PKKPRL berbasis koridor dan titik koordinat yang presisi. Kegiatan ini sering bersinggungan dengan alur pelayaran dan kawasan konservasi, sehingga peta overlay harus disusun dengan cermat. Untuk armada pendukung operasi lepas pantai, kami juga melayani pengurusan SIUPAL, dan untuk fasilitas sandar dapat dilanjutkan ke perizinan terminal khusus (Tersus).

Kapal survei hidrografi di dekat anjungan lepas pantai untuk rencana pipa dan kabel bawah laut
Kegiatan offshore seperti anjungan, pipa, dan kabel bawah laut wajib memiliki kesesuaian ruang laut.

Tahapan Pengurusan PKKPR Laut

1

Screening Zonasi

Overlay koordinat dengan rencana zonasi, alur pelayaran & konservasi

2

Peta Perairan

Penyusunan poligon/koridor, luas, kedalaman & jarak dari garis pantai

3

Pengajuan OSS

Input KBLI, dokumen rencana kegiatan & peta

4

Penilaian KKP

Verifikasi, tanggapan koreksi, rekomendasi pengelola kawasan bila perlu

5

PNBP & Terbit

Pembayaran PNBP sesuai SPS, PKKPRL terbit

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • NIB dan legalitas badan usaha (akta, SK Kemenkumham)
  • Koordinat dan peta poligon/koridor rencana kegiatan di perairan
  • Dokumen rencana kegiatan: jenis, luas, kedalaman, desain teknis dan jadwal
  • Kesesuaian/PKKPR darat untuk bagian kegiatan yang berada di darat
  • Rekomendasi pengelola kawasan bila lokasi berada di kawasan tertentu (konservasi, KEK, pelabuhan)

Wilayah Layanan: Kabupaten Pesisir Prioritas

Kami melayani seluruh wilayah pesisir Indonesia, dengan fokus pada kabupaten dengan aktivitas tambak, pelabuhan, dan offshore yang tinggi. Klik nama kabupaten untuk layanan dokumen lingkungan setempat:

🦐 Sentra Tambak Udang

Lampung Timur · Tulang Bawang · Banyuwangi · Sumbawa · Pinrang · Pangkajene dan Kepulauan · Ogan Komering Ilir · Aceh Timur

🛢️ Offshore & Pelabuhan

Natuna · Kutai Kartanegara · Kubu Raya · Bontang · Balikpapan · Banyuasin

🏗️ Kepulauan, Urug & Reklamasi

Karimun · Bintan · Batam · Bangka · Belitung · Serang · Tangerang

Ingin memahami kerangka besar pemanfaatan ruang laut dan isu-isu yang sering muncul? Baca strategi pengelolaan ruang laut untuk ekonomi berkelanjutan dan ulasan kami tentang kontroversi pagar laut — contoh nyata mengapa kesesuaian ruang laut wajib dipenuhi.

Pertanyaan Seputar PKKPR Laut

Apakah tambak udang di darat juga perlu PKKPR Laut?

Kolam di darat memerlukan PKKPR darat. Namun bila tambak memakai pipa intake atau outfall yang masuk ke perairan laut, bagian tersebut memerlukan PKKPRL.

Siapa yang menerbitkan PKKPRL?

Permohonan diajukan melalui OSS dan dinilai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rekomendasi instansi atau pengelola kawasan terkait bila lokasinya berada di kawasan tertentu.

Apa saja yang memengaruhi biaya PKKPR Laut?

Luas dan jenis pemanfaatan ruang perairan (yang menentukan PNBP), kompleksitas peta dan survei, serta jumlah rekomendasi yang dibutuhkan. Kirim koordinat lokasi untuk penawaran.

Kegiatan saya sudah berjalan, apakah masih bisa mengurus PKKPRL?

Bisa, namun perlu dicek risiko sanksi administratif atas kegiatan yang sudah berjalan. Kami petakan langkah pemenuhan yang paling aman.

Siapkan PKKPR Laut Proyek Anda

Kirim titik koordinat dan rencana kegiatan, kami overlay terhadap rencana zonasi dan petakan risikonya.