Mau membangun jembatan, dermaga, pipa, intake air, atau bangunan lain di tepi sungai? Sebelum alat berat masuk, Anda memerlukan rekomendasi teknis pemanfaatan sempadan sungai dari BBWS/BWS. SBP Consulting membantu mengurusnya dari survei lapangan hingga rekomendasi terbit, untuk proyek di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Apa Itu Sempadan Sungai?
Sempadan sungai adalah ruang di kiri dan kanan palung sungai, di antara garis sempadan dan tepi palung (untuk sungai tidak bertanggul) atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul (untuk sungai bertanggul). Ruang ini berfungsi menjaga kelestarian sungai, mencegah longsor tebing, menampung luapan banjir, dan melindungi kualitas air.
Karena fungsinya yang vital, sempadan sungai tidak boleh dimanfaatkan sembarangan. Setiap kegiatan di dalamnya harus memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang atas wilayah sungai tersebut. Untuk sungai yang berada di wilayah sungai kewenangan pemerintah pusat, instansi teknisnya adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau Balai Wilayah Sungai (BWS) di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.
Dasar Hukum
- UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang mengatur penetapan sempadan dan kegiatan yang boleh dilakukan di dalamnya.
- Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
- Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat.
Berapa Lebar Sempadan Sungai?
Sesuai Permen PUPR 28/PRT/M/2015, garis sempadan ditentukan paling sedikit sebagai berikut:
| Kondisi sungai | Lebar sempadan minimal |
|---|---|
| Tidak bertanggul di kawasan perkotaan, kedalaman ≤ 3 m | 10 m dari tepi palung |
| Tidak bertanggul di kawasan perkotaan, kedalaman 3–20 m | 15 m dari tepi palung |
| Tidak bertanggul di kawasan perkotaan, kedalaman > 20 m | 30 m dari tepi palung |
| Sungai besar di luar perkotaan (DAS > 500 km²) | 100 m dari tepi palung |
| Sungai kecil di luar perkotaan (DAS ≤ 500 km²) | 50 m dari tepi palung |
| Bertanggul di kawasan perkotaan | 3 m dari kaki tanggul sebelah luar |
| Bertanggul di luar kawasan perkotaan | 5 m dari kaki tanggul sebelah luar |
Angka di atas adalah batas minimal. Garis sempadan definitif pada ruas sungai tertentu ditetapkan oleh pemerintah sesuai kewenangannya, sehingga pengecekan ke balai tetap diperlukan.

Kegiatan yang Memerlukan Rekomendasi
Pada prinsipnya, sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain:
- Jembatan, jalan akses, dan dermaga sungai.
- Jalur pipa air minum, pipa minyak dan gas, serta pipa limbah yang melintas atau sejajar sungai.
- Rentangan kabel listrik, telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan.
- Bangunan prasarana sumber daya air seperti intake, bendung, pintu air, dan tanggul.
- Outlet pembuangan air limbah atau drainase kawasan industri ke sungai.
- Kegiatan lain yang tidak mengganggu aliran, seperti taman atau ruang terbuka hijau.

Bagi pelaku usaha, rekomendasi ini kerap menjadi syarat pendukung perizinan lain, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen lingkungan UKL-UPL atau AMDAL, izin terminal khusus dan TUKS (yang biasanya juga memerlukan survei batimetri), maupun pembiayaan bank untuk proyek yang lokasinya dekat sungai.

Persyaratan Umum
- Surat permohonan kepada Kepala BBWS/BWS.
- Legalitas pemohon: NIB, akta pendirian, dan identitas penanggung jawab.
- Peta lokasi dengan koordinat dan batas rencana kegiatan.
- Gambar teknis: site plan, penampang melintang dan memanjang sungai, serta detail konstruksi.
- Hasil survei topografi dan, bila perlu, kajian hidrologi atau hidrolika.
- Bukti penguasaan lahan dan kesesuaian tata ruang (PKKPR), termasuk peta polygon SHP untuk OSS.
- Dokumen lingkungan yang telah atau sedang disusun.

Alur Pengurusan Bersama SBP Consulting
- Identifikasi kewenangan. Kami memastikan sungai di lokasi Anda masuk wilayah sungai kewenangan pusat (BBWS/BWS), provinsi, atau kabupaten/kota.
- Survei dan kajian teknis. Tim kami melakukan pengukuran topografi, menghitung garis sempadan, dan menyusun gambar serta kajian teknis yang dibutuhkan.
- Penyusunan dan pengajuan berkas ke balai, termasuk presentasi atau pembahasan teknis bila diminta.
- Pendampingan verifikasi lapangan bersama petugas balai.
- Perbaikan dan tindak lanjut hingga rekomendasi teknis atau persetujuan terbit.

Mengapa Menggunakan Jasa Kami?
Kesalahan paling umum dalam pengurusan rekomendasi sempadan adalah gambar teknis yang tidak sesuai standar balai, salah menentukan instansi berwenang, atau lokasi bangunan yang ternyata melanggar garis sempadan sehingga desain harus diubah. SBP Consulting berpengalaman lebih dari delapan tahun di bidang perizinan lingkungan, kelautan, dan sumber daya air, sehingga kami dapat mengintegrasikan rekomendasi sempadan dengan PKKPR, UKL-UPL/AMDAL, PBG, maupun izin dermaga dalam satu paket kerja. Hasilnya: proses lebih cepat, berkas lebih rapi, dan risiko penolakan lebih kecil.

Risiko Membangun Tanpa Rekomendasi
Membangun di sempadan sungai tanpa izin bukan hanya soal administrasi. Bangunan dapat diperintahkan untuk dibongkar, kegiatan usaha dihentikan sementara, dan perizinan lain yang bergantung pada rekomendasi ini, seperti PBG atau persetujuan lingkungan, bisa tertahan. Dari sisi teknis, bangunan yang terlalu dekat dengan palung juga berisiko terkena gerusan tebing dan banjir, sehingga merugikan pemilik sendiri.
Karena itu, sebaiknya rekomendasi sempadan diurus sejak tahap perencanaan, sebelum desain final dan sebelum kontraktor mulai bekerja. Perubahan desain di atas kertas jauh lebih murah dibanding membongkar bangunan yang sudah berdiri.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa lama prosesnya? Bergantung pada kelengkapan data teknis, kompleksitas kegiatan, dan antrean di balai. Data survei yang lengkap sejak awal adalah kunci agar proses tidak bolak-balik.
Apakah semua sungai diurus di BBWS/BWS? Tidak. Sungai di wilayah sungai lintas provinsi, lintas negara, atau strategis nasional menjadi kewenangan pusat melalui BBWS/BWS. Sungai di wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dan yang berada dalam satu kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Apakah bangunan lama juga perlu rekomendasi? Bangunan eksisting yang belum memiliki izin sebaiknya segera diproses penyesuaiannya, terutama bila akan diperluas atau digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
Daftar alamat balai di setiap provinsi dapat Anda lihat di artikel Daftar Alamat BWS dan BBWS di Seluruh Indonesia.
Layanan Terkait dari SBP Consulting
- Jasa Pengurusan SIPA (Izin Air Tanah) & Izin Sumur Bor
- Jasa Survey Topografi Perkebunan & Pertambangan
- Jasa Survey Batimetri Pelabuhan, Sungai & Jetty TUKS
- Jasa Pembuatan Peta Polygon SHP untuk KKPR & PKKPR
- Jasa Pengurusan PKKPR Laut
- Jasa Perencana Gudang Siap PBG
- Jasa Pengurusan SIUPAL
- Jasa Boring Eksplorasi Tambang
Wilayah Layanan: Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia
Kami melayani jasa pengurusan rekomendasi pemanfaatan sempadan sungai di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota berikut:
Aceh: Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Aceh Utara, Kab. Simeulue, Kab. Aceh Singkil, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Bener Meriah, Kab. Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kota Subulussalam.
Sumatera Utara: Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Nias, Kab. Langkat, Kab. Karo, Kab. Deli Serdang, Kab. Simalungun, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Dairi, Kab. Toba, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias Selatan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Samosir, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Batu Bara, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tanjungbalai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padangsidimpuan, Kota Gunungsitoli.
Sumatera Barat: Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman.
Riau: Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai.
Jambi: Kab. Kerinci, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh.
Sumatera Selatan: Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Muara Enim, Kab. Lahat, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Ogan Ilir, Kab. Empat Lawang, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Kab. Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih.
Bengkulu: Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Kaur, Kab. Seluma, Kab. Mukomuko, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu.
Lampung: Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Barat, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Timur, Kab. Way Kanan, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, Kota Metro.
Kepulauan Bangka Belitung: Kab. Bangka, Kab. Belitung, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat, Kab. Belitung Timur, Kota Pangkal Pinang.
Kepulauan Riau: Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Lingga, Kab. Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang.
DKI Jakarta: Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Adm. Jakarta Pusat, Kota Adm. Jakarta Utara, Kota Adm. Jakarta Barat, Kota Adm. Jakarta Selatan, Kota Adm. Jakarta Timur.
Jawa Barat: Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Bandung Barat, Kab. Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar.
Jawa Tengah: Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.
DI Yogyakarta: Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta.
Jawa Timur: Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Batu.
Banten: Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan.
Bali: Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem, Kab. Buleleng, Kota Denpasar.
Nusa Tenggara Barat: Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bima, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima.
Nusa Tenggara Timur: Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Alor, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. Ende, Kab. Ngada, Kab. Manggarai, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Barat, Kab. Lembata, Kab. Rote Ndao, Kab. Manggarai Barat, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua, Kab. Malaka, Kota Kupang.
Kalimantan Barat: Kab. Sambas, Kab. Mempawah, Kab. Sanggau, Kab. Ketapang, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Bengkayang, Kab. Landak, Kab. Sekadau, Kab. Melawi, Kab. Kayong Utara, Kab. Kubu Raya, Kota Pontianak, Kota Singkawang.
Kalimantan Tengah: Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kapuas, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya.
Kalimantan Selatan: Kab. Tanah Laut, Kab. Kotabaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Tabalong, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Balangan, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru.
Kalimantan Timur: Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang.
Kalimantan Utara: Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab. Nunukan, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan.
Sulawesi Utara: Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Talaud, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu.
Sulawesi Tengah: Kab. Banggai, Kab. Poso, Kab. Donggala, Kab. Toli-Toli, Kab. Buol, Kab. Morowali, Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Parigi Moutong, Kab. Tojo Una Una, Kab. Sigi, Kab. Banggai Laut, Kab. Morowali Utara, Kota Palu.
Sulawesi Selatan: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Sinjai, Kab. Bone, Kab. Maros, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Kab. Barru, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Pinrang, Kab. Enrekang, Kab. Luwu, Kab. Tana Toraja, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo.
Sulawesi Tenggara: Kab. Kolaka, Kab. Konawe, Kab. Muna, Kab. Buton, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana, Kab. Wakatobi, Kab. Kolaka Utara, Kab. Konawe Utara, Kab. Buton Utara, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Muna Barat, Kab. Buton Tengah, Kab. Buton Selatan, Kota Kendari, Kota Bau Bau.
Gorontalo: Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Bone Bolango, Kab. Pohuwato, Kab. Gorontalo Utara, Kota Gorontalo.
Sulawesi Barat: Kab. Pasangkayu, Kab. Mamuju, Kab. Mamasa, Kab. Polewali Mandar, Kab. Majene, Kab. Mamuju Tengah.
Maluku: Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Buru, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Buru Selatan, Kota Ambon, Kota Tual.
Maluku Utara: Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Halmahera Timur, Kab. Pulau Morotai, Kab. Pulau Taliabu, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan.
Papua: Kab. Jayapura, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Sarmi, Kab. Keerom, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura.
Papua Barat: Kab. Manokwari, Kab. Fak Fak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Kaimana, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak.
Papua Selatan: Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat.
Papua Tengah: Kab. Nabire, Kab. Puncak Jaya, Kab. Paniai, Kab. Mimika, Kab. Puncak, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai.
Papua Pegunungan: Kab. Jayawijaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Yahukimo, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga.
Papua Barat Daya: Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kota Sorong.
SBP Consulting – PT Sangatta Baru Prima
Jasa perizinan sempadan sungai, PPSDA, PKKPR, UKL-UPL/AMDAL, dan dermaga
Telp/WA: 0811-7806-881
Graha Ascom, Jl. KH Abdullah Syafei No. 23, Tebet, Jakarta Selatan
Konsultasi Gratis via WhatsAppArtikel ini bersifat informasi umum; persyaratan dan prosedur dapat berbeda di setiap balai. Gambar: ilustrasi AI.









